Ponorogo, Jawa Timur (PN) - Kebijakan pembangunan di Ponorogo berada pada arah yang benar. Sebab, berorientasi pada kesehatan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
“Yang berjalan secara konsisten dan terintegrasi secara lintas sektor. Kesehatan tidak semata dipandang sebagai urusan sektor kesehatan, tetapi menjadi bagian dari tatakelola pembangunan daerah secara menyeluruh,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Ponorogo Dyah Ayu Puspitaningarti, Rabu (4/2/2026).
Dia tunjuk bukti prestasi Ponorogo yang kembali meraih penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Swasti Saba Wiwerda pada 2025 lalu. Raihan penghargaan bergengsi tingkat nasional itu menandakan sebuah daerah mampu menyelenggarakan tatanan sehat hampir di semua lini kehidupan. “Capaian ini semakin bermakna karena indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin berat dan kompleks,” jelas Dyah Ayu sembari menyebut Ponorogo harus bersaing dengan 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurut dia, kabupaten sehat juga merefleksikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, naiknya kualitas lingkungan hidup, muncul perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta adanya partisipasi warga dalam menjaga ruang hidup. “Menandakan sebuah daerah yang bersih, aman, nyaman, serta sehat untuk dihuni. Swasti Saba Wiwerda bukan sekadar simbol prestasi, tetapi merupakan pengakuan atas praktik kehidupan sosial yang semakin bersih, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan,” terangnya.
Dyah Ayu mengungkapkan, faktor utama yang membuat Ponorogo mampu bersaing sebagai kabupaten/kota sehat kendati indikator penilaian semakin kompleks adalah komitmen lintas sektor yang kuat. Mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, hingga unsur masyarakat. “Sinergi antara kebijakan, program teknis, dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama. Ponorogo tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi juga praktik nyata di lapangan,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa Ponorogo mendapat nilai tertinggi pada indikator tatanan permukiman dan fasilitas umum sehat. Yakni, mencakup pengelolaan sanitasi, akses air bersih, ruang terbuka publik, serta kebersihan lingkungan. “Ini menunjukkan pembangunan fisik di Ponorogo semakin berorientasi pada kesehatan masyarakat, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Bukan semata aspek estetika atau infrastruktur,” imbuhnya.
Masih kata Dyah Ayu, program sembilan domain tatanan sehat bakal berlanjut pada 2026 sebagai bagian dari arus utama pembangunan daerah. Yakni, mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat peran forum KKS (kabupaten/kota sehat), meningkatkan kapasitas kader dan relawan, serta mendorong inovasi berbasis desa dan komunitas. Keberlanjutan tidak hanya dijaga melalui anggaran, tetapi juga melalui penguatan regulasi dan budaya hidup sehat di masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya juga bakal fokus pada implementasi dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Langkah yang dilakukan, di antaranya, evaluasi tatanan yang masih perlu ditingkatkan, replikasi praktik ke wilayah dengan capaian yang belum optimal, serta penguatan edukasi publik terkait hidup sehat dan lingkungan bersih. “Kami akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sekolah, pesantren, dan pelaku usaha agar lingkungan sehat benar-benar dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ponorogo," harapnya.
Jurnalis : Kom/ Tim Redaksi
Posting Komentar